Bengkulu – Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, menegaskan agar isu-isu yang berkembang terkait Pulau Enggano tidak dipolitisasi. Ia menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilai menyudutkan Pemprov Bengkulu dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Ada beberapa pihak yang menyatakan Pemprov Bengkulu tidak bekerja. Padahal sejak awal menjabat, Gubernur Helmi Hasan telah bergerak cepat mengatasi persoalan ini,” ujar Ana, Rabu (2/7).
Ana menjelaskan bahwa Gubernur Helmi Hasan sejak awal masa jabatannya telah memanggil pihak Pelindo untuk menyelesaikan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi jalur vital akses logistik ke Enggano. Bahkan, gubernur turun langsung ke kantor pusat Pelindo dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong percepatan pengerukan.
“Permasalahan ini tidak sesederhana yang dibayangkan karena melibatkan banyak instansi dan kementerian,” jelasnya.
Berbagai langkah konkret telah diambil, lanjut Ana, termasuk mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengirimkan kapal Orca berkapasitas 100 orang guna melayani rute Enggano–Kota Bengkulu.
Tak berhenti di situ, Gubernur juga tengah melobi KKP agar menurunkan pesawat ke Bengkulu. Tujuannya agar mobilisasi kementerian dan lembaga ke Enggano, baik untuk kunjungan kerja maupun misi kemanusiaan, menjadi lebih mudah.
“Gubernur terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Hasilnya mulai terlihat, seperti bantuan dari Kementerian Sosial untuk pembangunan lumbung bencana, serta Program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP,” ungkap Ana.
Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur penanganan Pulau Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Helmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai, yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
Gubernur juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri di Kantor Gubernur Bengkulu, yang turut dihadiri secara daring oleh Camat Enggano, para kepala desa, serta mahasiswa KKN dari UGM dan UNIB yang tengah berada di lokasi.
“Semua pihak yang berada langsung di lapangan menyatakan secara tegas bahwa tidak terjadi kelaparan di Enggano,” tegas Ana.
Ia juga menyebut bahwa PT Pertamina telah memastikan ketersediaan BBM di Enggano dalam kondisi aman.
Beberapa hari lalu, Gubernur Helmi turut meninjau langsung progres pengerukan alur pelayaran yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Pelindo, pekerjaan telah dimaksimalkan meskipun dihadapkan pada tantangan berat, seperti kondisi gelombang laut yang tinggi.
“Kita tinggal menunggu janji Pelindo untuk menyelesaikan pengerukan ini secepatnya. Yang pasti, seluruh langkah penanganan sedang dan terus dilakukan,” tutup Ana.
